Pro-Kontra-Definisi-Teroris-di-Indonesia

Pro Kontra Definisi Teroris di Indonesia

Berita Terbaru – Terorisme menjadi perbincangan di dunia internasional, termasuk Indonesia pasca runtuhnya gedung World Trade Center (WTC) di Amerika. Namun dampak bagi Indonesia mulai terasa ketika terjadi bom bunuh diri di Bali pada 12 Oktober 2002, dilanjutkan pada 5 Agustus 2003 di J.W. Marriot dan Ritz Carlton Jakarta yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dan puluhan orang luka-luka. Terakhir kali terjadi bom bunuh diri di Kampung Melayu.

Dampak terorisme sangat besar. Banyaknya korban akibat aksi terorisme menyebabkan terorisme tidak lagi menjadi tindak pidana biasa, melainkan merupakan ancaman yang berbahaya dan perlu penanganan serius dari pemerintah dan aparat keamanan. Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. Proses penanganan dan pemberantasan terorisme tentunya harus melibatkan seluruh elemen dan seluruh komponen bangsa.

Baik Polri maupun TNI memiliki kewenangan untuk menangani aksi terorisme mengingat ancaman terorisme saat ini begitu besar. Menurut konvensi PBB tahun 1937, terorisme adalah segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan tujuan menimbulkan bentuk teror terhadap orang atau kelompok tertentu atau masyarakat luas.

Pro Kontra Definisi Teroris

Pro dan kontra dari definisi terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan tidak lepas dari deklarasi yang diselenggarakan oleh Perancis, Rusia dan Inggris pada 24 Mei 1915. Istilah tersebut muncul dari tindakan yang dilakukan oleh Turki selama perang melawan penduduk Armenia di Turki. . Sejak saat itu, istilah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang memakan korban jiwa secara besar-besaran dan melahirkan ketakutan disebut teori.

Sementara Amerika dan sekutunya, termasuk Indonesia, menyatakan terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, di sisi lain, kelompok teroris juga menuntut legalitas dan legitimasi dalam setiap tindakan yang dilakukannya. Apalagi tentunya setiap tindakan yang mereka lakukan dengan alasan, misalnya terkait dengan serangan Amerika ke Irak, atau kasus Israel Palestina. Meski kemudian lahir pro dan kontra terorisme, bahwa setiap kasus yang kemudian merenggut nyawa dan meresahkan masyarakat adalah salah.

Selain itu, istilah terorisme juga dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum dengan menyebarkan teror secara luas kepada masyarakat dengan ancaman atau kekerasan, baik yang terorganisir maupun tidak, dan menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan / atau psikis yang berkepanjangan sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana terorisme. dikategorikan sebagai tindakan. kejahatan luar biasa. Terorisme bukanlah kejahatan biasa, itu bukan kejahatan biasa, itu adalah Kejahatan Luar Biasa terhadap negara dan bangsa. Inilah dinamika terorisme saat ini yang terjadi hampir di semua negara, termasuk Indonesia.

Revisi UU Terorisme sudah banyak dikaji pemerintah. Keterlibatan militer dalam penanggulangan teroris merupakan langkah yang tepat jika mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menyatakan bahwa TNI dalam tugas pokoknya melalui operasi militer non perang (OMSP) memiliki kewenangan untuk mengatasi aksi terorisme. Selain itu, kegagalan program deradikalisasi selama ini, harus menjadi cambuk dalam Revisi UU Terorisme. Keberhasilan program deradikalisasi, tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program yang dilakukan oleh para pejabat dan praktisi HAM, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh proses penanganan terorisme sejak awal sehingga dapat kita tangani sejak kita masih embrio. , kalau kita sudah dewasa itu sangat merepotkan dan berat, misalnya di Syria dan Irak.

Militer dalam melawan teroris

Menurut Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, UU Terorisme Indonesia masih memiliki kelemahan, sehingga radikalisme bisa berkembang di lingkungan masyarakat, baik di desa maupun di kota yang sudah membaur dengan masyarakat, mereka bebas mencari rumah kontrakan yang aman menurut dia. . Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mencontohkan cara menangani teroris di Amerika Serikat (AS). Menurutnya, penanganan di AS sangat serius karena ancaman terorisme tidak hanya terhadap individu tetapi terhadap negara.

Negara adidaya tersebut telah melibatkan CIA dan militer dalam menangani teroris dan telah menjadikan masalah ini sebagai prioritas bagi pemerintah AS. Upaya pencegahan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi pemerintah saja, tetapi harus ada kerjasama dan sinergi antar instansi pemerintah serta melibatkan masyarakat. Kami memiliki agen pengumpul informasi di seluruh Indonesia. Babinsa memiliki 53.000 personel, Babinkamtibmas dari Polri 62.000 personel, Lurah / Kepala Desa 81.000 personel. Total ada 271.000 orang. Jika digunakan dengan sangat efektif.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *